Rabu, 11/11/2009 15:04:28 | 286 hit | |

Menurut Yudi, pemanfaatan jasa kereta api bisa meningkatkan efisiensi anggaran untuk distribusi barang, terutama bagi kalangan pengusaha.  "Sedangkan bagi pemerintah, pengalihan sebagian angkutan ke jasa kereta api akan menekan tingkat kerusakan jalan akibat muatan berlebih seperti selama ini terjadi," tambah politisi PKS ini.  Selain itu, dana triliunan rupiah untuk perbaikan bisa dialihkan ke pos yang lebih dibutuhkan rakyat.

Rencana PT KA yang akan mengembangkan layanan angkutan barang dari Sukabumi ke Jakarta, khususnya hingga Pelabuhan Tanjung Priok, dinilai Yudi akan mendatangkan tiga manfaat sekaligus bagi banyak ‘stake holder'.  Bagi pemerintah, dana perbaikan dan pemeliharaan jalan jalur Sukabumi-Ciawi bisa ditekan karena berkurangnya beban yang melewati jalur tesebut. Sedangkan bagi pihak swasta, hal itu akan menekan biaya ekspedisi atau distribusi barang atau produk mereka. Sementara bagi pihak PT KA, layanan tersebut menjanjikan pendapatan perusahaan negara yang berarti meningkatnya kontribusi bagi APBN.

"Dan bagi pemda Sukabumi, kemudahan distribusi atau angkutan barang baik dari Sukabumi ke Jakarta maupun sebaliknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan," tambah Yudi.

Namun demikian, Yudi berharap terjadi koordinasi yang baik khususnya di lingkup departemen perhubungan,  terutama dukungan pihak pelabuhan Tanjung Priok bagi pengembangan angkutan barang melalui kereta api.

Sementara itu, Direktur Komersial Kereta Api Sulistyo Wimbo Hardjito mengungkapkan, hingga kuartal III, PT. Kereta Api berhasil melayani angkutan barang sebanyak 14 juta ton dari 19 juta ton yang ditargetkan sepanjang 2009 ini.

Menurutnya, pangsa pasar angkutan barang masih besar untuk dikerjakan perseroannya.  Saat ini, pendapatan Kereta Api dari bisnis angkutan barang baru sekitar Rp 1,4 triliun. Sementara porsi bisnis angkutan penumpang menyumbang pendapatan terbesar sampai Rp 2 triliun per tahun.

	Jumat, 30/10/2009 Pembangunan JSS Harus Dikaji Lebih Dalam
	Rabu, 28/10/2009 Aset PT Pelindo Diminta Dievaluasi
	Rabu, 28/10/2009 Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP UU Pelayaran
	Selasa, 27/10/2009 Ditlantas Polri Sebaiknya Bermitra dengan Komisi V
	Rabu, 19/08/2009 Polemik Kenaikan Tarif Tol UU Jalan Perlu diRevisi